Inilah Struktur Kepengurusan PDIP Periode 2025-2030, Hasto Resmi Tak Lagi Jadi Sekjen
Berikut struktur kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 di mana Hasto resmi tidak menjabat sebagai sekjen kembali.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, mengumumkan struktur kepengurusan PDIP periode 2025-2030 setelah digelarnya Kongres VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).
Dalam daftar yang dibacakan Komarudin, Hasto Kristiyanto resmi tidak lagi menjabat sebagai Sekjen PDIP.
Adapun jabatan itu sebenarnya sudah diembannya selama 10 tahun sejak pertama kali ditunjuk pada tahun 2015 lalu.
Namun, jabatan itu sempat ditanggalkannya setelah terjerat kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP, Harun Masiku, periode 2019-2024.
Kini Hasto pun telah dinyatakan bebas setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Ahok Bangkit Lagi! Intip Profil, Rekam Jejak Politik, dan Peran Barunya di DPP PDIP 2025–2030
Amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana tertentu.
Komarudin menyatakan jabatan sekjen untuk sementara dirangkap oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pasalnya, Megawati belum menentukan sosok yang akan mengisi jabatan tersebut.
"Sekretaris Jenderal, belum diputuskan oleh ibu. Masih ibu merangkap," katanya dalam konferensi pers.
Di sisi lain, struktur kepengurusan PDIP periode 2025-2030 masih dihiasi oleh orang lama.
Contohnya Komarudin Watubun yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai.
Selain itu, adapula mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menjabat dua kali sebagai Ketua DPP PDIP bidang Perekonomian.
Adapun jabatan tersebut diemban Ahok pertama kali saat perpanjangan struktur kepengurusan PDIP hingga tahun 2025 yang diumumkan pada 5 Juli 2024 lalu.
Ganjar Pranowo juga kembali masuk sebagai Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sama seperti Ahok, jabatan tersebut diemban mantan Gubernur Jawa Tengah itu sejak 5 Juli 2024 lalu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.