Eks Ketua BEM UI Sebut Jokowi Bisa Pakai Cara Brutal Pertahankan Kekuasaan Gibran: Politik Sandera

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekusaannya.

Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi.

Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Minggu (15/6/2025), seperti dikutip Tribunnews.

"Kita bisa melihat bagaimana brutalnya mantan presiden Jokowi mempertahankan kekuasaan, bisa jadi dia sebrutal itu mepertahankan kekuasaan anaknya," kata Melki.

Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, pengguanaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik atau pihak yang berseberangan.

"Politik sandera pasti akan berlangsung kalau pemainnya Joko Widodo," ujarnya.

Baca juga: Legislator Golkar Sebut Pemakzulan Wapres Gibran Tak Berdasar: Enggak Ada Pelanggaran Hukum

Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Ia menilai saat ini seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut.

"Problem utamanya sekarang sedang masa reses, dan surat itu harus diterima pimpinan masuk Bamus dan lain sebagainya," kata Melki.

"Sudah pasti semua partai politik sedang membahas bagaimana yang sebaiknya. Pasti ada kegalauan," tuturnya.

Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik.

Meski begitu, Melki Sedek Huang menegaskan bahwa PDIP akan mengawal proses surat pemakzulan Gibran yang diusulak Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu.

"Partai politik di parlemen hari ini kalau kita hitung dari komposisi saja hanya PDIP yang di luar pemerintahan," kata dia.